Pada Minggu 2 Juni Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Mengadakan Konferensi Pres Bertajuk ” 10 Alasan Menolak RAPBN-P 2013″.
Dalam Konferensi Tersebut FITRA memberi pandangan Bahwa RAPBN-P yang di ajukan Pemerintah Sarat dengan Kepentingan Politik Jelang Pemilu 2014. Sekjen FITRA Yuna Farhan Menegaskan Beban Subsidi BBM Menjadi sebab Membengkaknya Defisit yang di nyatakan pemerintah itu tidak benar Pasalnya Kenaikan Defisit Rp 8 T Pada RAPBN-P 2013 Lebih di sebabkan karna di Turunkanya target Penerimaan Perpajakan Senilai Rp 53,6 T.” Tambahan beban subsidi BBM Hanya berkontribusi hanya 20% Terhadap defisit sementara penurunan Perpajakan Berkontribusi 66% terhadap defisit ” Tegas Yuna.
Walau Pemerintah Coba menaikan Harga BBM menjadi Rp 6500 Dengan alasan untuk menghemat anggaran sebesar Rp 30 T namun faktanya Beban subsidi memberatkan dan bisa menyebabkan APBN jebol. Adapun alasan FITRA memberikan pandangan tersebut Berlatarbelakang dari :
- Pemerintah beralasan beban subsidi memberatkan dan bisa menyebabkan APBN jebol, serta defisit.
- Beban subsidi BBM sebagai penyebab membengkaknya defisit juga tidak benar Kenaikan defisit Rp 80T pada RPABN=P 2013 disebabkan krn diturunkannya target penerimaan perpajakan senilai Rp 53,6T.
- Faktanya bukan beban subsidi BBM yang menjadi alasan untuk mengajukan APBN-P2013 . Namun mensiasati APBN-P 2013 untuk menyusupkan program-program Populis untuk menarik simpati rakyat pada pemilu 2014.
- Sejak APBN-P 2012-2013,Pemerintah sdh dibrikan diskresi untuk mnyesuaikn harga bbm brsubsidi, tapi Pemerintah tdk mmanfaatkan momentum ini.
- Dengan Sisa Anggaran Lalu (SAL) TA 2012 senilai Rp 56,1T maka sebenarnya pemerintah tidak perlu mengajukan APBN Perubahan.
- Pemerintah tidak mau mengubah secara mendasar asumsi makro ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.
- Target pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak realistis. Jika BBM dinaikkan, pertumbuhan ekonomi hanya akan berada di kisaran 5,9% dan inflasi sekitar 8,5 – 9%.
- Pemerintah tidak memiliki argument yang sahih atas Penurunan pajak. Pemerintah memaksa menaikkan harga minyak, tapi memanjakan birokrasi dengan menyetujui penurunan penerimaan pajak.
- Kenaikan harga BBM dan dampak yang harus ditanggung oleh rakyat tidak diikuti dengan pengorbanan Pemerintah. Belanja K/L (Kementerian/ Lembaga) hanya dipotong Rp 7,1 trilyun dan belanja pegawai hanya berkurang Rp 1,4 trilyun.
- Tidak ada pemotongan yang signifikan dari belanja barang, yang selama ini menjadi sumber inefisiensi yamg sangat besar. Jika pemerintah jadi menaikkan harga minyak, kita menuntut semua mobil dinas dibiayai dengan uang pribadi pemakai, khususnya minyak (tidak boleh dibebankan kepada APBN).
Berangkat dari 10 Alasan tersebut maka FITRA Meminta DPR menolak RAPB-P 2013 dan Mengembalikan Penyesuaian Harga BBM Kepada Pemerintah.
Redaksi: FITRA
