Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) pada Minggu, 15/9 kemarin menggelar Jumpa Pers dengan tema “Tiga Alasan RAPBN 2014 Akan Gagal Selamatkan Ekonomi Indonesia” dalam jumpa pers tersebut dipaparkan postur RAPBN 2014 yang tidak akan mampu meredam persoalan ekonomi terkini. Koordinator Advokasi dan Investigasi Muhammad Maulana mengatakan bahwa belanja modal yang minim dengan 5 persen rata-rata dialokasikan oleh tiap Kementerian dan Lembaga untuk kendaraan dinas selebihnya tidak efektif karena masih mengutamakan kepentingan birokrasi.
“Belanja modal hanya memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang meningkat hanya sebesar Rp 13 triliun dari Rp 102 triliun. Bahkan Kementerian Pertanian, mengalokasikan Rp 35,9 Milyar atau 7% dari belanja modal sebesar Rp 549,4 Milyar, untuk pengadaan 1.074 unit kendaraan dinas. Begitu juga di Kementerian Kehutanan yang mengalokasikan Rp 20,6 Milyar untuk pembelian 209 unit kendaraan dinas” ungkap Maulana Minggu (15/9) di Jakarta.
Atas dasar tantangan tersebut, Maulana memberikan pandangan bahwa sangat sulit mengharapkan RAPBN 2014 dijadikan tumpuan menyelamatkan ekonomi dan mensejahterakan rakyat. Dalam Jumpa Pers tersebut FITRA meminta agar kendaraan dinas dilakukan moratorium kecuali kendaraan dinas yang bersifat pelayanan publik dan meningkatkan alokasi dan efektifitas belanja modal. Kemudian FITRA juga meminta agar Pemerintah memangkas belanja pegawai dengan cara mengevaluasi dan menghentikan pembentukan Lembaga Non Struktural (LNS), memperbaiki sistem Jaminan Hari Tua PNS yang tidak membebani APBN, dan moratorium pemberian remunerasi. Hal ini perlu dilakukan, untuk melihat efektivitas remunerasi dalam rangka reformasi birokrasi, dan merupakan bagian penyelamatan perekonomian Negara.
Lebih lanjut Maulana juga meminta Kementerian/Lembaga secara rutin setiap bulannya mengumumkan penyerapan anggaran yang dinilai lamban dengan serta merta melakukan pengawasan pada modus-modus menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun. Membuka detail program-program Bantuan Sosial dan anggaran lain yang bersifat langsung ke rakyat di daerah-daerah, untuk meminimalisir agar anggaran tersebut benar dibutuhkan dan bukan dalam rangka menarik simpati Pemilih.
Redaksi : FITRA
