Info-anggaran.com- Pemotongan anggaran pengendalian banjir berdampak pada banjir yang terjadi di DKI Jakarta sejak 31 Desember 2019 dan belum surut hingga saat ini.
Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan di Jakarta, Sabtu (4/1/2020).
Berdasarkan data Info-anggaran.com, anggaran penanganan banjir dan abrasi tahun 2020 Rp672 miliar, turun 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, serapan anggaran Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air untuk program pengendalian banjir dan abrasi juga tidak optimal.
Dari total anggaran Rp3.87 triliun pada tahun 2019, realisasi kinerja hanya mencapai 64 persen dari target capaian 83 persen berdasarkan RPJMD DKI tahun 2018-2019.
Oleh sebab itu, Misbah menyarankan agar Anies mengganti kepala dinas dan suku dinas Sumber Daya Air yang berkinerja buruk.
Selain itu, Anies juga patut mempertimbangkan pencopotan tim TGUPP, sebab tim ini tidak berkontribusi terhadap konsep pengendalian dan penanganan banjir.
“Konsep naturalisasi yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan melalui Pergub. No 31 Tahun 2019 terlambat diterbitkan dan belum jelas implementasinya, sehingga mempengaruhi banjir kali ini. TGUPP juga tidak terlihat kontribusinya dalam mengonsep penanggulangan banjir tersebut. Tidak ada dokumen strategis pengendalian dan penanggulangan banjir,” sebut Misbah.
Misbah menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI melanjutkan program normalisasi sungai, dengan menggandeng Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
