Hari Hak Untuk Tahu Internasional yang jatuh pada 28 September lalu, merupakan momentum dimana Kementerian dan Lembaga pemerintah bisa lebih meningkatkan lagi partsipasinya untuk mau membuka informasi apapun pada masyarakat termasuk informasi anggaran. Karena sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi No.14 Tahun 2008 bahwa masyarakat mempunyai Hak untuk memperoleh, mengetahui dan mendapatkan salinan informasi publik. Di Indonesia anggaran seakan dianggap sesuatu yang tabu dan hanya berhak diketahui oleh segelintir orang saja. Padahal anggaran seharusnya bagian dari informasi public yang wajib disediakan dan dimumkan secara berkala. Maka Pada (29/9) lalu Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menggelar konferensi pers.
Dalam konferensi pers tersebut FITRA memandang Pemerintah daerah masih miskin informasi anggaran, ini didasarkan atas hasil penelusuran FITRA pada awal bulan September terhadap 193 website pemerintah daerah yang tersebar di 9 propinsi bahwa mayoritas pemda masih menganggap tabu informasi anggaran hal tersebut bisa dilihat dari minimnya pemda yang mempublikasikan dokumen-dokumen anggaran melalui website. “Pemda yang mempublikasikan informasi anggaran masih dibawah 25% kemudian juga informasi anggaran tidak semua dipublikasikan secara berkala tiap tahun karena mayoritas daerah hanya mempublikasikan dokumen anggaran pada tahun tertentu saja” terang Koordinator FITRA Muhammad Maulana Minggu (29/9) di Bakoel Koffie Cikini Jakarta. Maulana juga menambahkan bahwa pemda terlalu banyak memilih-milih dokumen anggaran yang dipublikasikan.
FITRA dalam konferensi persnya juga menyusun indeks keterbukaan Informasi Anggaran secara berkala, berikut grafik 10 Kota Paling Terbuka dan 10 Kabupaten Paling Terbuka. Penyusunan indeks dilakukan dengan mengelompokan wilayah perkotaan dan kabupaten karena perbedaan fiskal. Indeks disusun berdasarkan ketersediaan, akses, serta kecukupan informasi yang wajib dipublikasikan yang terdiri dari informasi Profil Pemda, Informasi Anggaran, dan Informasi Sistem Pelayanan informasi publik.
