Jakarta, 15 Agustus 2020

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra, Misbah Hasan menilai target pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen yang dipatok Presiden Jokowi untuk 2021 kurang realistis dan terlalu ambisius. Apalagi, mengingat kondisi penurunan ekonomi nasional dan global akibat pandemi Covid-19 ini.

“Apalagi pemerintah tidak cukup serius menangani Covid-19 dan hanya mengandalkan ditemukannya vaksin Covid-19,” kata Misbah dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 Agustus 2020.

Tidak rasionalnya proyeksi pertumbuhan ekonomi, kata dia, juga dipicu oleh serapan APBN/APBD 2020 yang rendah dan kualitas serapannya perlu dipertanyakan. Sebab, serapan anggaran APBN 2020 dinilai tidak mampu dijadikan instrumen pendongkrak pertumbuhan ekonomi sebagai pondasi menuju pencapaian 2021.

Dari aspek pendapatan negara yang dipatok Rp 1.776,4 triliun pun, menurut Fitra perlu dirasionalisasi. Tahun 2021, pemerintah dirasa belum bisa langsung menggenjot sektor perpajakan karena mobilitas investasi dan orang tidak seleluasa dulu.

Alih-alih mendapatkan penambahan pajak, dia menilai, dunia usaha mungkin justru masih meminta insentif pajak dari pemerintah. “Jadi rasionalisasi kenaikan pendapatan negara, terutama dari pertumbuhan penerimaan pajak, dari minus 9,2 persen di 2020 menjadi 5,5 persen di 2021, menurut saya terlalu optimis,” kata Misbah

Pada sisi Belanja Negara, Fitra menduga pemerintah ingin kembali berfokus pada infrastruktur. Hal itu terlihat dari Belanja di Kementerian PUPR yang naik sangat signifikan hingga Rp 149,8 triliun. Kenaikan ini hampir 100 persen dibanding outlook APBN 2020 dan menjadi belanja terbesar K/L.

Dia khawatir anggaran itu digunakan untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Baru, meski tidak dinyatakan saat pidato presiden. Padahal dia menilai persoalan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional masih compang-camping.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaparkan asumsi indikator ekonomi makro dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan mencapai 4,5-5,5 persen pada tahun depan.

“Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama,” ujar Jokowi dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangannya, di Kompleks Parlemen, Jumat, 14 Agustus 2020.

Tahun depan, Jokowi memastikan pemerintah akan menjaga inflasi pada kisaran 3 persen. Tingkat inflasi tersebut dijaga guna mendukung daya beli masyarakat. Adapun rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 14.600 per dolar Amerika Serikat.

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1376044/jokowi-incar-pertumbuhan-ekonomi-55-persen-fitra-kurang-realistis?page_num=2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *