Program Millenium Development Goals (MDGs) yang saat ini berlaku, dinilai perlu segera ada pembenahan Dikarenakan konsep yang di agendakan oleh pemerintah ini tidak dirumuskan secara partisipatif dan tidak mengharuskan pemerintah untuk mempublikasikan laporan sumber pendanaan yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Dengan tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pembangunan tersebut, dan juga tidak melibatkan masyarakat untuk melakukan monitoring implementasi pembangunan yang dilakukan pemerintah, maka tidaklah mengejutkan jika pencapaian MDGS secara umum sangat mengecewakan.
Pertemuan keempat Panel Tingkat Tinggi (High level Panel/HLP) tentang Agenda Pembangunan Pasca-2015 merupakan forum penting yang akan memetakan arah agenda pembangunan dunia pasca-MDGs.Indonesia harus dapat memetik manfaat optimal, kata Ketua Dewan Nasional FITRA Zumrotin, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu pimpinan panel ini, bersama Presiden Liberia dan Perdana Menteri Inggris.
Dalam rilisnya Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) melihat trend anggaran bagi program-program MDGs ditiap kementerian belum sebanding dengan tantangan yang harus diselesaikan kecenderungannya selalu meningkat dari tahun ke tahun. “tiap tahun itu meningkat untuk bidang kesehatan saja, rata-rata pertumbuhan anggaran khususnya Kesehatan Ibu dan Anak sebesar 14% selama periode 2006-2012, bahkan 2010-2011 sempat mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 38,6%” tutur Sekjend FITRA Yuna Farhan. Yuna juga menambahkan meski kecenderungan alokasi anggarannya naik, Hasilnya tetap stagnan dan tidak ada kemajuan berarti, sehingga anggaran yang telah digelontorkan untuk program-program MDGs akan terkesan terbuang sia-sia.
FITRA juga menyoroti salah satu program MDGs yang khusus menyangkut kematian ibu dan anak yang aada dikementerian kesehatan yang hanya dihabiskan untuk belanja perjalanan dinas “ hampir sekitar 75% anggaran yang difokuskan untuk kematian ibu dan anak itu habis hanya untuk belanja perjalanan dinas” ujar Manager Riset FITRA Yenny Sucipto.
Oleh karenanya Transparansi dan partisipasi memungkinkan warga negara dan aktor-aktor lain untuk dapat mempengaruhi penyusunan dan penerapan tujuan dan prioritas-prioritas pembangunan dengan memonitor apa yang pemerintah lakukan dengan sumber daya publik dalam mencapai tujuan tersebut, dengan memastikan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan dimasukkannya indikator dan target transparansi fiscal dan partisipasi dalam tujuan Post MDGs 2015, akan meningkatkan pentingnya hubungan/keterkaitan antara tujuan, alokasi pendanaan, implementasi kebijakan, dan monitoring capaian hasil.
FITRA pun meminta transparansi dan partisipasi anggaran harus disertakan dalam kerangka kerja pembangunan pasca 2015, melalui dua cara yang diantaranya :
Pertama, seluruh negara diwajibkan untuk melaporkan secara berkala,investasi pendanaan yang mereka gunakan untuk membiayai setiap target dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam kerangka kerja pembangunan pasca 2015, dan juga melaporkan capaian hasil yang telah mereka capai melalui investasi tersebut. Dengan cara ini masyarakat bisa memonitor apakah pemerintah mengalokasikan anggaran pencapaian Goal secara memadai dan efektif.
Kedua, transparansi dan partisipasi anggaran juga harus dimasukkan sebagai target spesifik dalam agenda pembangunan pasca 2015. Targte ini termasuk agar Pemerintah di seluruh Negara mempublikasikan 6 dokumen kunci anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Target ini juga harus mensertakan public hearing yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif pada saat penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran. Sehingga masyarakat bisa mengetahui seberapa besar komitmen pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Goal MDGs dibandingkan prioritas pembangunan lainnya. /Redaksi FITRA
