Jakarta, 10 Februari 2022 –

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membatalkan pengadaan mobil Istana Kepresidenan Jakarta atau Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp8,3 miliar.
“Iya, sebaiknya dibatalkan hingga APBN kondusif untuk pengadaan mobil tersebut. Apalagi defisit APBN kita masih tinggi,” kata Misbah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/2).

Misbah menegaskan pemerintah seharusnya tak memaksakan pengadaan mobil dengan harga mahal. Terlebih lagi, saat ini Indonesia tengah menghadapi gelombang ketiga penularan virus corona (Covid-19 ) yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

“Di tengah gelombang ketiga Covid-19 saat ini, tidak elok bila pemerintah memaksakan pengadaan mobil istana kepresidenan ini dilanjutkan, meski dengan dalih mobil tersebut digunakan untuk tamu kenegaraan,” kata Misbah.

Misbah mengakui bahwa proses penetapan anggaran pengadaan mobil tersebut pasti sudah dibahas di tahun sebelumnya. Namun, Ia menilai pemerintah masih memiliki peluang untuk mengubahnya melalui APBN Perubahan 2022.

“Dan anggaran itu bisa difokuskan untuk penanganan pandemi,” kata dia.

Di sisi lain, Misbah mengimbau agar pemerintah mulai mempersiapkan langkah-langkah strategis menuju defisit APBN maksimal 3 persen terhadap PDB pada 2023 mendatang. Kondisi itu membutuhkan efisiensi anggaran menjadi hal mutlak dilakukan.

“Jangan sampai terkesan bahwa pemerintah ‘semaunya’ menggunakan anggaran, sementara penanganan Covid-19 dilimpahkan ke Dana Desa dengan keluarnya Perpres 104/2021 tentang Rincian APBN 2022,” ucap dia.

Menuai Kritik
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA) Gurnadi Ridwan menilai pembelian mobil tersebut belum tepat.

Ia mengingatkan Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19 dengan fokus keuangan untuk menanggulangi dampak pandemi. Gurnadi pun mengingatkan bahwa pemerintah punya program ambisi lain, yakni pembangunan ibu kota negara yang juga menggunakan ABPN.

“Menurut kami pembelian 4 mobil dinas kenegaraan dengan harga Rp8,3 miliar ini belum tepat waktunya, apalagi kalau kita lihat kondisi keuangan negara yang sekarang berfokus pada penanganan pandemik,” kata Gurnadi kepada reporter Tirto, Selasa (8/2/2022).

Gurnadi menambahkan, “Belum lagi rencana pempus untuk program IKN yang memakai sebagian APBN. Pengeluran seperti ini seharusnya bisa ditahan dulu.” Gurnadi memahami bahwa pemerintah pusat perlu peremajaan kendaraan dan menjaga kualitas keamanan tamu negara.

Ia pun memandang wajar harga pembelian 4 mobil kendaraan jika dilengkapi anti peluru maupun perangkat pengamanan yang dikenal modern. Akan tetapi, Gurnadi mengingatkan bahwa mobil mahal tentu memerlukan biaya perawatan yang mahal.

Oleh karena itu, ia menyoalkan apakah pembelian itu efektif karena kondisi dunia masih dilanda pandemi. Ia khawatir, pembelian tersebut tidak tepat dan lebih baik sewa karena tidak akan banyak tamu negara yang akan berkunjung ke Indonesia.

“Sebenarnya kalau mau belajar dari negara tetangga kita bisa bandingkan standarnya mereka seperti apa. Jangan-jangan kita yang terlalu berlebihan,” kata Gurnadi.

Oleh karena itu, Gurnadi mengatakan, “Jika kondisi pandemi sudah dinyatakan usai dan kekuatan fisikal kita sudah normal, saya rasa masih relevan dan sebagai catatan pengalokasian dan penggunaannya harus transparan.”

Sumber:
https://tirto.id/duduk-perkara-istana-anggarkan-rp83-miliar-untuk-beli-mobil-baru-goHZ
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220209203339-20-757239/pandemi-fitra-minta-pembelian-mobil-baru-istana-rp83-m-ditunda