Kasus pembuatan rekening pribadi atas nama PNS Kecamatan yang diperintahkan oleh Kadis PU DKI Jakarta, Manggas Rudy Siahaan, menuai tanda Tanya di Masyarakat pasalnya ini diduga digunakan untuk menampung anggaran negara sebagai biaya proyek perawatan jalan. Namun hal tersebut dibantah oleh Kadis PU, Ia berkilah pembuatan rekening pribadi itu untuk mempercepat proses pembetulan jalan di 44 kecamatan. Dengan alasan, kecamatan tidak memiliki bendahara.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Kadis PU DKI karena memerintahkan bawahannya membuka rekening pribadi untuk menampung anggaran negara sebagai biaya proyek perawatan jalan. Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi menilai bagaimana mungkin uang negara bisa ditransfer ke rekening pribadi untuk membiayai pembangunan. Kemudian pertanggung jawaban penggunaannya seperti apa? Ini melanggar aturan dan berpotensi korupsi,” tegas Uchok.
Apalagi, menurut Uchok, nilai yang dialokasikan cukup besar yakni senilai Rp39 miliar. Dana tersebut untuk pembayaran kegiatan piket satgas jalan rusak, trotoar, pembersihan dinding tahun anggaran 2013. Uchok juga memandang sikap Gubernur Jokowi yang terkesan tidak peduli terhadap temuan ini. Padahal sebelumnya Gubernur Jokowi mengatakan tidak akan memberikan toleransi kepada aparatnya yang terindikasi korupsi. “Apakah pimpinan Dinas PU DKI Jakarta ini begitu spesial di mata Jokowi. Karena kita tahu berkali-kali beliau menyanjung kinerja kepala dinas ini,” terang Uchok.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari PoskotaNews, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok mengakui dasar hukum pencairan dana APBD ke rekening pribadi pada PNS level tingkat kecamatan tidak jelas. “Dasar hukumnya dibuat abu abu. Saya nggak bisa bilang itu dana siluman nanti dituntut,” ujarnya seraya menyatakan bahwa langkah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Manggas Rudy Siahaan rawan manipulasi.
Sampai sekarang bentuk pertanggungjawaban berupa harga satuan setiap pengerjaan sulit diminta pertanggungjawaban. “Mana harga satuannya, mengunakan metode apa, nggak jelas. Itu yang membuat tahun ini akan kita cut dan ganti dengan e-catalog,” tegasnya.
