Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur kembali ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR pada Selasa (16/8). Ia ingin pembangunan IKN terus berlanjut.
Menurut Jokowi, pembangunan IKN ini tidak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga inovator dan wirausahawan.
Namun, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan pembangunan IKN Nusantara.
Sejak awal, sejumlah kalangan mempertanyakan skema pembiayaan pembangunan dan pemindahan IKN. Sebab, nilainya cukup fantastis, yaitu sekitar Rp466 hingga Rp486 triliun.
Pemerintah berencana pembangunan IKN baru berasal dari tiga sumber, yaitu APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta pembiayaan dari pihak swasta.
Pemerintah bergeming dan tetap melanjutkan pembangunan IKN. Jokowi bahkan bercita-cita menyelenggarakan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI di tahun 2024, yang merupakan tahun terakhirnya sebagai presiden, di IKN Nusantara.
Manajer Riset dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Badiul Hadi menilai Jokowi ingin warisan kepemimpinan lewat kepemimpinan IKN. Karena itu, pemerintah “tutup telinga” dan jalan terus meskipun mendapatkan penolakan dari publik.
“Sepertinya Presiden Jokowi ingin meninggalkan legacy IKN yang selama ini belum tercapai dimimpikan oleh presiden pendahulunya. Jika melihat semangatnya yang sedemikian besar dan terkesan dipaksakan, minimal Kantor Kepresidenan jadi,” ujar Badiul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/8).
Baidul pun menyoroti soal pendanaan proyek IKN. Ia berharap pemerintah tidak membebani APBN dan tidak mengandalkan utang.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat sikap Jokowi yang berkukuh membangun IKN merupakan upaya pembuktian diri sebagai “Bapak Infrastruktur”. Menurut Ujang, Jokowi ingin mempertahankan reputasi diri.
“Saya melihat kalau IKN ini tidak jadi, maka itu akan menampar Jokowi dan akan mendegradasi Jokowi. Jadi selama ini Jokowi yang dianggap banyak membangun infrastruktur tapi kalau IKN-nya tidak jadi, maka akan hancurlah reputasi Jokowi sebagai Presiden,” ucap Ujang.
Sementara itu pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, pembangunan IKN ini merupakan proyek untuk “menyelamatkan muka” rezim Jokowi agar tidak dianggap gagal.
Selain itu, terdapat alasan bisnis yang juga memotivasi pemerintah untuk terus meneruskan pembangunan proyek ini. Menurut Trubus, sejumlah pejabat dan pengusaha telah memiliki tanah di IKN.
“Memang tanah-tanah yang ada di sana itu tanah-tanah konversi yang sebagian adalah pemiliknya para pejabat yang sekarang sedang menjabat. Jadi pejabat-pejabat sudah menduduki sekarang ataupun pengusaha-pengusaha yang sekarang berada di balik pemerintah sekarang. Tanahnya kan kebanyakan tanah konversi tambang kalau diperluas,” ujar Trubus.
Bertalian dengan itu, Trubus menduga akan ada kesepakatan politik yang dilakukan Jokowi agar protek IKN tidak berhenti setelah ia lengser dari jabatan presiden pada 2024.
“Paling tidak dibuat kesepahaman. Mesti ada pembicaraan-pembicaraan deal-deal politik, paling tidak bahwa IKN itu akan tetap dilanjutkan oleh pemimpin yang ditunjuk,” katanya.
