Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.

Oleh: Gulfino Guevarrato (Seknas FITRA), Dewi Anggraeni (ICW), Darwanto (Medialink)

OperasiTangkap Tangan (OTT) terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait suap hasil laporan pemeriksaan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, seharusnya menjadi perhatian pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara. BPK sebagai lembaga strategis yang memiliki wewenang besar dalam memeriksa penggunaan keuangan negara, akan sangat bersinggungan dengan seluruh lembaga negara pengguna anggaran. Dibutuhkan orang-orang yang berintegritas, profesional, dan tidak terafiliasi politik dalam memimpin sebuah lembaga powerfull. Hal ini sesuai dengan Visi Indonesia poin lima (5) yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 14 Juli 2019 di Sentul. Poin kelima ini berbunyi:

“Kita harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.”

Visi ini dapat tercapai jika didapatkan orang-orang berkualitas yang mau menjaga dan mengawasi penggunaan keuangan negara. Mendapatkan figur harapan publik ini tentu seharusnya diawali dengan proses yang benar dan transparan. Kondisi pemadaman listrik massal di ibukota dan beberapa wilayah Jawa menjadi salah satu contoh pembelajaran pentingnya peran BPK dalam porsi mengaudit dan mengawasi tata kelola sebuah lembaga yang langsung bersinggungan dengan pelayanan publik.

Dalam pantauan ICW ada 8 kasus dugaan suap yang melibatkan auditor atau staf BPK sepanjang 2004-2017. Adapun 3 kasus pelanggaran kode etik BPK yang dilakukan oleh Ali Masykur Musa (anggota BPK) pada tahun 2014, Efdinal (Kepala BPK Perwakilan Jakarta dan Auditor) pada tahun 2015, dan Harry Azhar (Ketua dan Anggota BPK) pada tahun 2016. Kondisi ini dapat terus berulang jika kualitas dan integritas anggota BPK tidak diperbaiki dan disaring sejak awal seleksi.

Fitra melakukan penelaahan kinerja BPK berdasarkan IHPS II 2018, Tingkat penyelesaian ganti kerugian negara yang terjadi pada periode 2005-2018 menunjukkan terdapat angsuran senilai Rp231,23 miliar (8%), pelunasan senilai Rp872,18 miliar (31%), dan penghapusan senilai Rp77,05 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian senilai Rp1,62 triliun (58%). Artinya terdapat lebih 50% kerugian negara yang belum mendapatkan ganti rugi dari auditee. Selain itu, hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan periode 20052018. Pada periode 2005-2018, BPK telah menyampaikan 512.112 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa senilai Rp280,34 triliun, jika diperinci sebanyak 97.853  yang belum sesuai rekomendasi (19,1%) senilai Rp94,81 triliun dan rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 23.383 rekomendasi (4,6%) senilai Rp19,89 triliun. Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2018 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar  Rp85,82 triliun. Dari total potensi kerugian negara 280 Triliun baru 85 Triliun yang berhasil disetorkan pada kas negara. Ada persoalan daya dorong BPK yang belum maksimal dalam mendorong auditee untuk merespon rekomendasi BPK.

Jika merujuk pada Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 ayat (1) dan (2), secara substansi berisi pejabat terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan pejabat terkait wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terkait tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Kemudian apabila pejabat terkait tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dikenai sanksi administrative berdasarkan ketentuan perundangang-undangan di bidang kepegawaian.

Pendaftaran seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang seharusnya dimulai 15 Mei 2019 menjadi awal masalah transparansi dalam proses seleksi oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Setelah tertunda selama sebulan, seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 dibuka pada 17 Juni 2019. Hanya dibuka selama 2 minggu, didapatkan 64 orang yang mendaftar sebagai calon anggota BPK. Setelah dua orang mengundurkan diri, DPR melakukan seleksi administrasi dan makalah hingga didapat 32 nama calon anggota BPK yang akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Mekanisme ini tidak sesuai dengan  pasal 14 UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK yang mana seharusnya 62 nama pendaftar diserahkan ke DPD. Selain melanggar UU BPK, DPR seharusnya lebih melibatkan perwakilan daerah dalam proses seleksi yang direpresentasikan DPRD melalui DPD sehingga masukan DPD tidak boleh dianggap sepele.

Sesuai dengan amanat UU BPK, DPR memang diberikan wewenang dalam melakukan seleksi. Berbeda dengan pemilihan pejabat publik lainnya di tingkat komisi, seperti KPU, KPK, KPPU, Komnas HAM, dsb, untuk pemilihan calon anggota BPK tidak menggunakan mekanisme panitia seleksi (pansel) yang dibentuk Presiden. Dalam pemilihan calon anggota BPK, sejak proses awal hingga menentukan anggota terpilih seluruhnya wewenang DPR dengan memperhatikan masukan dari DPD. Kewenangan yang besar ini sangat potensial melahirkan penyimpangan jika proses seleksi tidak dilakukan secara transparan dan minim akuntabilitas. Gejala ini telah tampak dari komposisi 32 nama yang lolos seleksi administrasi dan makalah menurut tim kecil Komisi XI, yang terdiri dari 8 politisi caleg gagal Pemilihan Legislatif, 2 anggota BPK, 3 petinggi perusahaan, dan malah menggugurkan 30 calon dari kalangan akademisi, swasta, auditor, dan akuntan publik.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Koalisi Selamatkan BPK menuntut agar:

  1. Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara memiliki perhatian khusus pada seleksi calon anggota BPK demi mendapatkan anggota BPK yang berkualitas.
  2. Komisi XI mengulang proses seleksi calon anggota BPK dengan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel, salah satunya dengan membentuk panitia seleksi (pansel).
  3. Keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan publik harus dibuka seluas-luasnya untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap proses seleksi. KPK dapat mengawasi sehingga tidak terjadi transaksi suap dan money politic, serta publik dapat memberikan masukan mengenai latar belakang pendaftar sehingga mencegah orang-orang bermasalah dan mempunyai atensi pribadi menempati posisi strategis dalam BPK.

Jakarta, 8 Agustus 2019

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan BPK

ICW, Seknas Fitra, Medialink, TII, IBC, IPC, Jariungu, CITA

Lampiran:

Pendaftar calon anggota BPK Periode 2019-2024

No.Nama 64 PendaftarNo.Nama 32 Pendaftar
1.Sohibul Imam1.Daniel Lumban Tobing
2.Muhammad Husni2.Akhmad Muqowam
3.Mukdan Lubis3.Tjatur Sapto Edy
4.Haerul Saleh4.Ahmadi Noor Supit
5.Haryo Budi Wibowo5.Ruslan Abdul Gani
6.Padri Achyarsyah6.Pius Lustrilanang
7.Burhanuddin  Saputu7.Wilgo Zainar
8.Mulyono8.Nurhayati Ali Assegaf
9.Muhammad Komarudin9.Harry Azhar Azis
10.Dicky Djatnika Ustama10.Achsanul Qosasi
11.Tarkosunaryo11.Tito Sulistio
12.Yves S Palembang12.Syarkawi Rauf
13.Blucer Welington Rajaguguk13.Syafri Adnan Baharuddin
14.Wewe Angreaningsih14.Bambang Pamungkas
15.Defa Aulia Farhan15.Riza Suarga
16.Maralus Panggabean16.Eddy Suratman
17.Iwan Widjanarko17.Izhari Marwadi
18.Mohammad Sofie Abdul Hasan18.Jimmy Muhammad Rifai Gani
19.Kukuh Prionggo19.Raja Sirait
20.Soemardjijo20.Heru Muara Sidik
21.Wisnuntoro21.Muhammad Yusuf Ateh
22.Deddy Supriady Bratakusumah22.Fontian Munzil
23.Amrizal23.Syaiful Anwar Nasution
24.Emita Wahyu Atami24.Dadang Suwarna
25.Arry Widiatmoko25.I Gede Kastawa
26.Denny Suriandhi26.Hendra Susanto
27.Adi Supanggyo27.Gunawan Adji
28.Edhie Mulyono28.Suharmanto
29.Sutrisno29.Indra Utama
30.Dachamer Munthe30.Heru Kreshna Reza
31.Daniel Lumban Tobing31.Chandra Wijaya
32.Akhmad Muqowam32.Sahala Benny Pasaribu
33.Tjatur Sapto Edy  
34.Ahmadi Noor Supit  
35.Ruslan Abdul Gani  
36.Pius Lustrilanang  
37.Wilgo Zainar  
38.Nurhayati Ali Assegaf  
39.Harry Azhar Azis  
40.Achsanul Qosasi  
41.Tito Sulistio  
42.Syarkawi Rauf  
43.Syafri Adnan Baharuddin  
44.Bambang Pamungkas  
45.Riza Suarga  
46.Eddy Suratman  
47.Izhari Marwadi  
48.Jimmy Muhammad Rifai Gani  
49.Raja Sirait  
50.Heru Muara Sidik  
51.Muhammad Yusuf Ateh  
52.Fontian Munzil  
53.Syaiful Anwar Nasution  
54.Dadang Suwarna  
55.I Gede Kastawa  
56.Hendra Susanto  
57.Gunawan Adji  
58.Suharmanto  
59.Indra Utama  
60.Heru Kreshna Reza  
61.Chandra Wijaya  
62.Sahala Benny Pasaribu  
63.Rusdi Kirana  
64.Ferry Joko Juliantono