Jakarta, 29 Desember 2021
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyoroti isu transparansi anggaran di DPR. Menurut Manajer Riset Seknas Fitra Badiul Hadi, transparansi anggaran di DPR merupakan persoalan serius, tapi belum menjadi isu utama.
“Jika merujuk pada peraturan DPR RI No 1 Tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik DPR RI, pasal 2 ayat (1) informasi publik di DPR meliputi informasi yang berkaitan, huruf d laporan keuangan DPR RI yang sudah diaudit, tetapi publik masih kesulitan mendapatkan informasi ini,” kata Badiul Hadi kepada wartawan, Selasa (28/12).
Dengan dinamika itu, Badiul Hadi merespons dan mendukung gagasan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang ingin membuat “gaduh” di Senayan. Hal itu untuk melihat transparansi pennggunaan uang rakyat.
“Gagasan tranparansi DPR saya kira baik dan perlu didukung oleh seluruh anggota DPR baik di tingkat pusat atau daerah. Transparansi ini penting sebagai komitmen DPR dalam pencegahan korupsi. Sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelembagaan dan anggota DPR yang terus mengalami keterpurukan,” ujar Badiul Hadi.
Dia menyebut, transparansi anggaran bisa dimulai dari masing-masing fraksi di parlemen. Nantinya ada laporan dari masing-masing anggota fraksi atas penggunaan anggaran.
“Misalnya dana reses atau kunjungan kerja. Ini mestinya dipublikasi oleh anggota DPR, baik melalui portal resmi DPR maupun yang dimiliki oleh masing-masing anggota, misal sosial media,” terangnya.
Badiul menambahkan, DPR harus secara maksimal memanfaatkan open parliament untuk memberikan informasi yang lebih baik ke publik. Baik itu berupa kegiatan, produk legislasi, dan terutama anggaran.
“Sehingga semangat open parliament bisa lebih maksimal tidak hanya formalitas semata. Meski beberapa informasi sudah ada di menu Open Parliament di website resmi DPR,” tutupnya.
