Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memuji APBD Jember di sektor pendidikan yang sudah menganggarkan 20 persennya untuk sektor tersebut namun dua pertiga anggaran ini habis untuk belanja pegawai. FITRA juga menyebutkan Pemkab Jember juga sudah menganggarkan 11,04 persen dari APBD untuk sektor kesehatan. Namun, anggaran ini ternyata belum menjawab masalah aksesabilitas masyarakat di sektor itu.
Direktur Riset Fitra, Yenny Sucipto, di Universitas Jember, Rabu (26/6) kemarin, mengatakan pelayanan kesehatan gratis yang diberikan pada masyarakat kontribusinya di sektor kesehatan untuk retribusi daerah cenderung mengalami peningkatan, “Kita ngomong pelayanan kesehatan gratis. Namun, kontribusi sektor kesehatan untuk retribusi daerah pada 2010 ke 2011 cenderung meningkat, Pendapatan dari rumah sakit badan layanan umum daerah juga meningkat,” ungkap Yenny.
Yenny juga menyebut Tahun 2010, pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 2,774 miliar, dan tahun 2011 meningkat menjadi Rp 3,003 miliar. Sementara itu, pendapatan dari tiga rumah sakit di Jember meningkat dari Rp 77,029 miliar pada 2010 menjadi Rp 88,653 miliar pada 2011.
Menurut Yenny, seharusnya jika pendapatan BLU rumah sakit meningkat, maka pendapatan dari retribusi kesehatan menurun atau bahkan ditiadakan. Ini artinya beban masyarakat semakin dikurangi. “Tapi ini kan cenderung naik, Subsidi silang tidak berjalan maksimal,” tegasnya. Yenny juga melihat, rasio antara tenaga kesehatan dengan pasien masih 0,74 persen. Dibandingkan rasio guru, rasio tenaga kesehatan masih jauh dari harapan.
Sementara itu menyoal kritikan Fitra yang menyatakan bahwa dua pertiga anggaran pendidikan di Jember digunakan untuk gaji pegawai, Bupati Jember MZA Djalal membenarkannya. “Negara kita untuk pembayaran gaji luar biasa. Saya usulkan Dana Alokasi Umum tidak linier dengan kenaikan gaji setiap tahun. Kita dapat DAU memang naik tiap tahun, tapi tiap tahun gaji pegawai negeri
naik juga, termasuk untuk gaji ke-13,” kata Djalal.
Redaksi : FITRA
