Meski pemerintah mengalokasikan 20% anggaran dari APBN. Namun, data menunjukkan pelaksaannya belum maksimal. Peneliti FITRA, Betta Anugrah di dalam konferensi pres yang berlokasi di Jakarta (16/4) menyatakan 20% APBN yang dicanangkan pemerintah masih belum efektif. Berdasarkan hasil riset Seknas FITRA, di 70 daerah se-Indonesia, 70% alokasi anggaran pendidikan dihabiskan pada belanja tidak langsung (gaji pegawai) dan sisanya 30% baru untuk belanja langsung (belanja program).
Senada dengan Betta, Hendrik Peneliti Yappika menyatakan pendidikan di Indonesia mengalami defisit infrastruktur, hampir 70 % rasio ruang kelas yang rusak. Lebih lanjut menurut Hendrik jika persoalan infrastruktur pendidikan ini tidak dibenahi, maka Indonesia gagal mendapat bonus demografi mendatang.
Sementara itu, pernyataan dikuatkan oleh Lukman Hakim peneliti Article 33. Menurutnya, pemerintah gagal menyediakan akses pendidikan yang layak. Lebih lanjut Lukman membeberkan hasil riset Article 33 bahwa 40% keluarga miskin tetap menjadi miskin karena mereka tidak mendapat pendidikan yang layak. Oleh karena itu, tugas negara memastikan anak miskin bersekolah di sekolah yang bagus.* (red. SeknasFITRA)
