Menteri BUMN Rini Soemarno belum memiliki rencana matang untuk menjadikan BUMN sebagai pelaksana visi misi Nawacita, yaitu mendorong perekonomian nasional. Hal tersebut di sampaikan Manajer Advokasi dan Investigasi Fitra Apung Widadi, pada Konferensi Persnya di Jakarta Pusat, kemarin (10/9).
“Menteri Rini belum punya blue print menjadikan BUMN sesuai Nawacita jadi soko guru mendorong prekonomian Indonesia,” terang Apung Fitra menilai kinerja sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum mendukung visi misi Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Preiden Jusuf Kalla. Dalam kinferensi persnya Fitra juga memdesak Badan Usaha Milik Negara untuk berlaku transparan dalam Penyertaan Midal Negara (PMN) sebesar Rp44,47 triliun bagi badan usaha milik negara (BUMN) yang diusulkan kembali dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBNP) tahun 2016.
Hal itu disebabkan DPR belum menagih janjinya pada kementerian BUMN. “Kalau kami menilai ini bisa menjadi ruang untuk transaksional,” kata SekJend Fitra Yenny Sucipto. Dengan belum adanya road map maka PMN bagi BUMN menjadi ‘bancakan’ antara legislatif dan eksekutif. Karena alokasinya berbeda dengan gagasan Nawa Cita bahwa perusahaan milik negara menjadi soko guru Ekonomi Nasional untuk memberikan optimalisasi kepada penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Serta keadilan distribusi untuk kesejahteraan bagi rakyat. Ia mengatakan DPR belum mengevaluasi alokasi PMN bagi BUMN yang dirumuskan dalam RAPBN 2016 yang seharusnya difokuskan pada sektor prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Oleh karena itu Fitra meminta revitalisasi BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional dalam jangka panjang. Lebih jauh, Fitra juga meminta pertanggungjawaban laba ditahan BUMN sebesar Rp656 triliun periode 2010-2014.
Pasalnya pemanfaatan untuk ekspansi bisnis belum transparan dan akuntabel. “Berpotensi dijadikan ‘bancakan’ dengan alasan ekspansi,” katanya. Apung Widadi menambahkan usulan PMN bagi BUMN belum menggunakan perhitungan ekonomi. Kesepakatan itu merupakan politik anggaran antara menteri BUMN dengan DPR. “Asal tunjuk,” tambahnya.
Jakarta 10 November 2015
