Pendidikan dan Kesehatan adalah 2 dari 3 alat ukur Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Yang satu lagi adalah tingkat kesejahteraan (pertumbuhan dan ekonomi). Bagaimana derajat kualitas pembangunan manusia Indonesia: Pendidikan dan Kesehatan menjadi tolok ukurnya, selain pertumbuhan kesejahteraan ekonomi. Pendidikan dan Kesehatan, keduanya juga memiliki budget mandatory yang kuat dalam UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945:
“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Diperkuat Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan persentase 20 persen tersebut di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan:

“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Pasal 171 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan:
(1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari APBN di luar gaji.
(2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

Posisi Pendidikan dan kesehatan, keduanya menjadi layanan dasar dari negara ke warga negara. Tulisan singkat berikut berusaha melihat bagaimana kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama terhadap Pendidikan dan Kesehatan. Ada 3 dokumen yang akan dijadikan sebagai rujuan utama, yakni Nawa Cita, RPJMN 2015-2019 dan APBN Tahun 2015- 2019. Lalu, apa rekomendasi yang diusulkan untuk 5 tahun berikutnya tahun 2020-2025