Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan segera dikucurkan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan oleh pemerintah awal Juli mendatang nampaknya bukan solusi yang baik untuk mengurangi dampak buruk dari kenaikan harga bbm. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkaji data penyaluran dana kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat(BLSM) sebesar Rp 9,3 triliun. Sebagai bentuk pencitraan baru pada lembaga Internasional dibanding memperhatikan nasib warganya
Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi menilai dana BLSM jauh di bawah dana yang dibayarkan Indonesia pada lembaga moneter internasional (IMF) sebagai penyertaan modal sekitar Rp 38,1 triliun. Dana sebesar itu digunakan pemerintah untuk kenaikan kuota suara keanggotaan Indonesia di lembaga internasional tersebut. “”Pemerintah lebih peduli dan memberikan ‘karpet merah’ kepada IMF daripada orang-orang miskin, Pemerintah juga telah membajak cadangan devisa negara untuk kepentingan IMF” tukasnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui rilisnya, Senin (17/6), menyatakan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) telah menyampaikan pernyataan yang tidak tepat ke publik. Pernyataan itu, terkait kenaikan ke-14 kuota IMF (14th IMF Quota Reform), yang menyatakan di antaranya pemerintah melakukan pembayaran sebesar Rp38 triliun, tanpa melibatkan parlemen (anggaran siluman).
Ditempat terpisah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui rilisnya menjawab kajian FITRA, Senin (17/6), menurut mereka pernyataan FITRA dianggap tidak tepat ke publik. Pasalnya Pernyataan itu, terkait kenaikan ke-14 kuota IMF (14th IMF Quota Reform), yang menyatakan di antaranya pemerintah melakukan pembayaran sebesar Rp38 triliun, tanpa melibatkan parlemen (anggaran siluman). dalam rilis itu ditegaskan tidak ada pembayaran sebesar Rp38 triliun atas “14th IMF Quota Reform” pada APBN 2013, APBN- P 2013, maupun APBN 2014 serta tidak ada pembayaran atas hal tersebut melalui cadangan devisa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).
Redaksi: FITRA
