Dugaan adanya lobi politik tingkat tinggi yang membuat anggaran untuk penanganan bencana lumpur Lapindo sangat besar disinyalir menjadi penyebab anggaran untuk Lapindo mengalahkan anggaran penanganan bencana dan anggaran untuk KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh FITRA dalam datanya yang menyebut ada perbedaan anggaran untuk Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan lembaga negara lain ada pengaruh atau lobi politik yang kuat hingga anggaran untuk BPLS bisa diloloskan. “”Ini Lobi politik yang cantik dan canggih sedangkan buat lembaga negara lain, lobi politiknya tidak kuat, maka kuota anggaran jadi sedikit” ungkap Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi, kemarin (19/6)
Seperti diketahui sebelumnya pemerintah menggelontorkan duit untuk penanggulangan lumpur Lapindo lebih besar ketimbang beberapa lembaga negara lain. Anggaran itu digelontorkan lewat BPLS. Tahun ini saja BPLS menerima anggaran dari APBN sebesar Rp 2,2 triliun, dipotong sebesar Rp 204 miliar, sisanya menjadi Rp 2 Triliun. Dalam nota keuangan APBN 2013, anggaran untuk Lapindo itu lebih besar ketimbang anggaran untuk KPK sebesar Rp 662,4 miliar, Komisi Yudisial (KY) RI sebesar Rp 85,9 miliar, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) sebesar Rp 364,1 miliar dan Badan Pengembangan Suramadu sebesar Rp 365,8 miliar.
Anggaran BPLS itu juga lebih besar dibanding anggaran untuk BMKG Rp 1,3 triliun, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar Rp 258,4 miliar. Bahkan anggaran untuk Mahkamah Konstitusi (MK) hanya sebesar Rp 186,5 Miliar dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) sebesar Rp 69,6 miliar.
Redaksi : FITRA
