Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyoroti dokumen rincian kertas kerja satuan kerja KPU tahun 2014 tentang pelaksanaan debat capres di TV sebanyak satu paket. Dalam dokumen tersebut, harga satu paket sebanyak Rp.986.561.000. Selain itu, ada juga konsumsi debat capres sebesar Rp.252.500.000. Direktur Advokasi dan Investigasi FITRA Uchok sky Khadafi menilai KPU kurang cerdas dalam memformat penyelenggaraan kegiatan debat capres.
Pasalnya, alokasi anggaran yang terlalu besar dan mahal ini justru hanya terlihat seperti lomba cerdas cermat. “Alokasi anggaran yang mahal dan besar ini, KPU kurang cerdas dalam memformat penyelenggaraan kegiatan debat capres ini. Kegiatan debat capres ini seperti kegiatan cerdas cermat, siapa yang bisa menjawab, itu dirasa pemenangnya,” terang Uchok. Padahal, menurut dia, debat capres tersebut hanya mengutarakan janji-janji capres di depan publik agar kelak bisa ditagih dalam bentuk program. Uchok khawatir, janji-janji capres sangat susah ditagih karena, apa yang diperdebatan ke dua capres, sebagian tidak bisa ditagih lantaran hanya pernyataan yang spontan, suka menyindir dan memojok lawan debat.
Selain itu, Uchok juga menyebut, cara lain untuk menghabiskan anggaran uang pajak rakyat, KPU selalu membentuk Pokja (kelompok kerja). Dengan membentuk Pokja, Uchok meniliai akan sangat menguntungkan orang-orang KPU. Artinya, selain gaji, alokasi anggatan Pokja ini masuk ke kantong pribadi masing-masing orang-orang KPU.
Misalnya saja, dia mencontohkan satu pokja, yaitu pokja pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon presiden punya alokasi anggatan sebesar Rp.346.500.000, Dimana, alokasi ini diperuntukan 1). Pengarah sebanyak 7 orang, dimana tiap satu orang dapat Rp.3 juta selama 3 bulan; 2). Penanggungjawab honornya sebesar Rp.2.750.000 selama 3 bulam; 3). Satu orang ketua mendapat Rp.2.5 juta, satu orang wakil ketua mendapat Rp.2.2 juta , dan satu orang sekretaris mendapat honor Rp.2 juta selama 3 bulan; dan 4). Anggota sebanyak 50 orang, mendapat setiap orang Rp.1.700.000 selama 3 bulan. Selain itu, ada juga untuk Biaya pemeriksaan kesehatan bakal capres dan wapres sebanyak 10 paket, dan harga satuan sebanyak Rp.50.000.000, dan jadi, jumlahnya Rp.500.000.000. Dan untuk alokasi rapat saja, KPU tidak mau rugi. Dimana alokasi anggaran untuk Rapat pembahasan pemeriksaan kesehatan calon presiden sebesar Rp.299.610.000 “Semua alokasi anggaran diatas, dimana antara Tim sukses saling hajar dengan penyataan atau, saling fitnah,tapi pihak penyelenggaraan pemilu pesta duit dengan anggaran negara,” ungkapnya.
