Sektor Sumber Daya Alam (SDA) masih menjadi salah satu tumpuan perekonomian dan pendapatan pemerintah, baik pusat dan daerah. SDA dari sektor pertambangan menjadi komoditas ekspor nonmigas terbesar kedua setelah industri pengolahan. Jumlah produksi sektor pertambangan sendiri di tahun 2019 mencapai 698,097 juta ton dan sekitar 519,6 juta ton atau 74 persennya diekspor, dan di tahun 2020 jumlah ekspor hasil pertambangan mencapai 438,9 juta ton. Salah satu kontribusi langsung dari SDA pertambangan adalah pendapatan yang diterima oleh negara, baik di tingkat nasional hingga ke daerah dimana lokasi pertambangan tersebut berada. Rerata pertumbuhan realisasi pendapatan PNBP minerba sebesar 9,85 persen dalam periode 2016-2020.

Pendapatan SDA pertambangan Minerba terdiri atas pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak (PNBP). Penerimaan negara tersebut tercatat di dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan oleh Pemerintahan Eksekutif (Presiden dan Kepala Daerah) bersama dengan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR-baik di tingkat nasional maupun daerah). APBN dan APBD tersebut direncanakan, ditetapkan, serta dilaksanakan dan dievaluasi kinerjanya setiap tahun. APBN dan APBD tersebut juga berkontribusi pada pendapatan di tingkat desa, yakni melalui Anggaran Dana Desa (ADD).

Fact Sheet ini disusun sebagai bahan edukasi bagi komunitas dan publik secara umum dalam mendorong dialog kebijakan dan pengembangan akuntabilitas sosial-khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara yang diperoleh dari sektor pertambangan. Seri pertama Fact Sheet ini fokus pada gambaran data dan potret penerimaan negara (pajak dan non-pajak) yang diperoleh dari sektor pertambangan, dari tingkat nasional hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten, khususnya di 3 (tiga) wilayah piloting program (Aceh, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara) yang dilaksanakan oleh PWYP Indonesia bersama mitra-mitra program. Fact Sheet ini merupakan kerja sama PWYP Indonesia dengan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) dalam program Akuntabilitas Social Sektor Pertambangan yang didukung oleh Global Partnership for Social Accountability (GPSA) The World Bank.