Pada 15 Juni lalu Debat Capres Putaran 2 berlangsung, dengan tema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial debat yang di moderator oleh Prof. Erani Yustika yang merupakan Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembangaan dari FE Universitas Brawijaya yang juga merupakan Dewan Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) sejak 2010. Debat putaran dua ini hanya diikuti oleh capres nomor urut 1 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Joko Widodo tanpa ditemani oleh para wakil mereka.
Dalam debat tersebut para capres menyinggung Anggaran negara yang merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya rakyatlah yang menentukan anggaran negara. beberapa hal penting dari debat putaran kedua para capres tersebut yang dikritisi FITRA terutama dalam penerimaan negara dari pajak sebagai penerimaan utama Baik Prabowo maupun Jokowi tidak mempunyai pandangan yang komprehensif tentang pajak. Bahkan Prabowo dan Jokowi belum memandang penerimaan negara dari pajak sebagai penerimaan utama. Dapat dilihat dari 70 hingga 80% rata-rata sumber APBN kita berasal dari pajak.
Yenny juga menyebut pada pengelolaan BUMN Jokowi dan Prabowo tidak secara spesifik melihat kinerja BUMN. Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) boleh dikatakan belum memuaskan, terutama sikap pengelola BUMN dan Pemerintah yang telah mengabaikan aspek profesionalisme dalam pengelolaan bisnis utamanya. Pada Subsidi pangan dan energy Jokowi dan Prabowo sama-sama belum mengungkap juga kebijakan subsidi untuk pangan dan energy padahal kedua hal tersebut saat ini menjadi masalah besar dalam politik anggaran di Indonesia. Subsidi yang memerlukan pendanaan yang besar sering dianggap tidak tepat sasaran berlebih bagi rakyat.
Menurut Yenny Jokowi dan Prabowo nampak belum mempunyai strategi yang komprehensif dan serius tentang tata-kelola perpajakan. “terlihat jelas tidak adanya keberanian mereka menentukan besaran tax ratio yang akan dicapai. Justru, Jokowi dan Prabowo lebih banyak menggantungkan sumber penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam” ujar Sekjend FITRA Yenny Sucipto dalam Konferensi Persnya, kemarin (16/6) di Kantor Seknas FITRA, Jakarta. Yenny juga menambahkan Jokowi maupun Prabowo sama-sama masih menggantungkan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam, :alam Indonesia sudah “terkapling-kapling” oleh konsesi-konsesi lahan dan kontrak karya padahal, kontribusi PNBP dalam APBN cenderung mengalami penurunan, khususnya penerimaan yang dikontribusikan dari sektor sumber daya alam” terang Yenny./Redaksi FITRA
