Pemerintah telah mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 (RAPBN 2013) sebagai salah satu instrumen vital pembangunan nasional. RAPBN 2013 tersebut berisi kerangka ekonomi makro. pokok-pokok lkebijakan fiskal. kebijakan alokasi anggaran. dan rincian program-pogram yang bakal diselenggarakan sepanjang 2013. Sebagai konsep dan kebijakan yang dijalankan secara rutin tlap tahun pemerintah telah memiliki desain tetap untuk membuat APBN tersebut sehingga pola dan kerangka penyusunan APBN telah dikenali secara baik oleh para pemerhati kebijakan publik. Terlepas dari kelebihan APBN yang selama lni telah dlsusun pemerintah, kami menganggap terdapat banyak persoalan substantif yang layak disikapi secara kritis sebagai wujud tanggung jawab untuk memerbaiki pemanfaatan sumber daya ekonomi negara. Kelemahan-kelemahan mendasar masih menyeruak sehingga perlu dihadirkan APBN Alternatif sebagai pembanding konsep yang dibuat pemerintah.”

Menurut pendapat kami. sekurangnya terdapat enam persoalan pokok yang menjadi kelemahan APBN yang disusun pemerintah:

  1. APBN selalu didesain defisit sehingga memberi kesempatan adanya inefisiensi dan praktik koruptif. Di luar itu. APBN menjadi tergan tung kepada pihak lain (luar negeri dan lembaga multilateral) dan dijejal dengan aneka kepentingan yang kontras dengan kepentingan nasional. sehingga kedaulatan fiskal tidak pernah berhasil diwujudkan. Oleh karena itu. desain APBN Alternatif ini dibuat berimbang sehingga dalam jangka panjang tidak membebani ruang fiskal untuk pembayaran utang.
  2. Desain APBN hanya dipahami sebagai proses teknokratis untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi (anggaran), tapi APBN tidak dimengertl juga sebagai instrumen ideologis untuk mendekatkan tujuan bernegara sebagai amanat konstitusi.
  3. Asumsi ekonomi makro yang disusun hanya mendasarkan kepada tujuan sempit, misalnya pertumbuhan ekonomi. tapi mengabaikan semangat keadilan soslal, seperti aspek ketimpangan pendapatan. Pemerintah memang telah mernasukan asumsi kemiskinan dan pengangguran. tapi dengan penghitungan dilakukan dengan memakai standar yang sangat rendah.
  4. Besaran alokasi anggaran tidak mencerminkan permasalahan dan kontekstualisasi dasar pembangunan nasional. Sebagian besar tenaga kerja berada di sektor pertanian dan industri, serta pelakunya adalah usaha mikro dan kecil/menengah; tapi alokasi anggaran ke sektor tersebut sangat kecil
  5. Amanah UU tidak semuanya dijalankan dengan baik. Misalnya, alokasi anggaran kesehatan diharuskan minimal 5% dari APBN, namun selama ini mendapatkan porsi kurang dari 2%.
  6. Penerimaan Negara dihitung sangat rendah baik yang bersumber dari pajak maupun PNBP (penerimaan negara bukan pajak), sehingga membuka peluang terjadinya korupsi penerimaan negara seperti yang terus berulang selama ini.

Dengan dasar itulah APBN Alternatif disusun demi memastikan bahwa instrumen fiskal betul-betul didesain untuk menafkahi ideologi konstitusi menyantuni kepentingan publik mengalokasikan anggaran secara proposional terhadap sektor-sektor yang ada dan pencegahan terhadap terjadinya praktik korupsi (khususnya terhadap penerimaan negara misalnya dari pajak)

Penulis:
Ahmad Erani Yustika, Yuna Farhan, Yenny Sucipto, Muhammad Maulana

Dukungan:
Seknas FITRA

Tahun:
2012