Sekretaris Nasional Forum Transparansi untuk Anggaran (Seknas Fitra) menyoroti Dinas Sosial Provinsi Jatim yang dinilai lamban dalam menangani fenomena pengemis yang marak di Bulan Ramadhan. Fenomena tahunan ini nyatanya tak disikapi serius meski mereka mengetahui sejumlah daerah yang menjadi kantong pengemis itu akan beroperasi setiap bulan puasa.
Sejumlah daerah yang disebut menjadi kantong pengemis itu sudah dimonitor Dinas Sosal Provinsi Jatim, seperti Desa Pragaan Daya di Sumenep terkenal hingga seantero Tanah Air, kemudian Dusun Duluran, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri serta desa di sejumlah daerah lain, seperti Bojonegoro dan Tuban.
Direktur Advokasi dan Investigasi Ucok Sky Khadafi mengatakan, banyaknya gelandangan dan pengemisdi Jatim merupakan bentuk kegagalan Dinsos Jatim dalam mengelola APBD Jatim. Dinas Sosial seharusnya memberikan usulan yang signifikan akan fenomena tahunan ini.
Dengan pembiaraan seperti saat ini maka sama halnya menunjukkan betapa banyaknya masyarakat yang tidak tersentuh anggaran pemerintah daerah, “Dinsos lemah dalam mengakomodir kebutuhan si miskin,” terang Uchok. Uchok mengaku cukup kecewa dengan langkah Dinas Sosial jatim sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang seharusnya bertanggung jawab soal ini, malah lamban. Ia menyarankan Dinsos harus lebih kreatif dan tidak mempermalukan gubernurnya. “Harusnya disos bisa lebih kreatif membuat program yang bersifat antisipatif. Ini kan masaah tahunan,” tegas Ucok. lebih lanjut, ucok mencurigai angaran untuk menyelesaikan masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang menurutnya tidak mengena. Ia meminta priorotas anggaran jangan hanya untuk belanja pegawai. “anggaran Dinsos hanya habis untuk bayar pegawai dan fasilitas pejabatnya. Padahal mereka tidak kreatif menyelesaikan masalah tahunan,” ungkapnya.
