2021 – Seknas FITRA

Mekanisme dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD)

Anggaran Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.[1] ADD bagi masyarakat yang...

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Dua sistem dalam kamar berbeda masih mewarnai perencanaan dan penganggaran nasional maupun daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional diatur oleh Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang...

Janji Palsu RAPBN 2021

"Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya, fokus kita tetap nomor satu ialah Kesehatan"Sambutan...

Laporan Riset Implementasi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Perencanaan dan penganggaran pembangunan adalah dua proses yang tak terpisahkan. Perencanaan dan penganggaran pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah merupakan sebuah proses yang panjang melalui lima...

Kebijakan dan Penganggaran Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan Kesehatan adalah 2 dari 3 alat ukur Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Yang satu lagi adalah tingkat kesejahteraan (pertumbuhan dan ekonomi). Bagaimana derajat...

Kolaborasi Program untuk Mengatasi Kemiskinan Satu Digit

Policy brief ini merupakan ringkasan dari Studi Dokumen: RPJMN dan Renstra K/L 2020-2024: Pelayanan Sosial Dasar, engentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor Pengetahuan yang diterbitkan oleh FITRA....

Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Anggaran

Untuk mendorong pembangunan di daerah, maka partisipasi publik dan transparansi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi,...

Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

Sektor Sumber Daya Alam (SDA) masih menjadi salah satu tumpuan perekonomian dan pendapatan pemerintah, baik pusat dan daerah. SDA dari sektor pertambangan menjadi komoditas ekspor nonmigas...

Menyelisik Keberpihakan Kebijakan KKP dalam Perlindungan Nelayan Kecil di Tengah Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah memukul berbagai sektor kehidupan di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Khusus pada sektor kelautan dan perikanan, nelayan kecil menjadi komunitas yang merasakan dampak paling...

Problematika Perhutanan Sosial di Tanah Papua: Menagih Komitmen Kebijakan dan Anggaran

Realisasi Perhutanan Sosial (PS) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat relatif kecil. Berdasarkan data KLHK, realisasi PS di Provinsi Papua seluas 96.556 Ha, sedangkan di...