Berita

Untuk penguatan kapasitas aparatur desa dalam implementasi UU Desa, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bekerjasama dengan Prakarsa Desa dan Shoes For Flores (SFF) dengan dukungan Friedrich Ebert Stiftung (FES)…

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Yenny Sucipto mengatakan, anggota DPR sebagai pihak yang banyak disebut terlibat dalam korupsi pengadaan e-KTP harus kooperatif dengan penegak hukum. Partai…

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyesalkan Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak melakukan audit dana Desa ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan alasan percepatan pencairan dana. "Sangat menyesalkan…

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menggelar aksi teatrikal menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty bertema 'Mari Rebut Kedaulatan Rakyat atas Anggaran'. Acara diadakan di halaman Gedung Merah Putih Komisi…

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, ada empat modus yang terjadi dalam dugaan penyelewengan dana hibah dan bantuan sosial dari APBD tahun anggaran 2014-2015 di Provinsi Banten. Peneliti politik…

Sejumlah masalah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang berpotensi menjadi fasilitas “karpet merah” bagi konglomerat, pelaku kejahatan ekonomi, financial dan pencucian uang.  konglomerat, pelaku kejahatan ekonomi…

Kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sudah mendekati masa kadaluwarsanya 2016 ini. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut kasus ini terancam hilang jika dibiarkan begitu saja.…

Terbongkarnya dokumen Panama Papers secara internasional membuktikan bahwa keinginan warga masyarakat untuk menghindari pajak tinggi. Seperti diketahui Panama Papers adalah sebutan terkait bocornya data ribuan klien perusahaan pengelola investasi asal…

Seketaris Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding adanya kehilangan nilai kompensasi penerimaan negara hingga Rp 7 triliun. Potensi tersebut dihitung melalui dividen kerjasama Badan Usaha Milik Negara…

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty hanya mampu memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan negara sekitar satu hingga tiga persen. Kondisi ini kalah…

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto, berharap pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo tak ada lagi lembaga-lembaga non-struktural yang membawa dampak terhadap pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)…

JAKARTA - Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, akhirnya ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Inpres tersebut antara lain bertujuan untuk melindungi kepala daerah dan pejabat lain dari kriminalisasi,…

Pemerintah baru saja meluncurkan Inpres nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dengan dua beleid…

JAKARTA--Pembahasan RAPBD 2016 DKI Jakarta terancam deadlock dan berpotensi kejadian seperti anggaran tahun ini, yang menggunakan peraturan gubernur (pergub). Pasalnya, hingga saat ini belum ada kejelasan lanjutan pembahasan Kebijakan Umum…

Beredarnya dokumen mirip kontrak antara pendamping desa dengan salah satu partai politik yang mengikat dua hal: wajib menjadi kader partai dan potongan gaji 10% untuk setoran partai sungguh sangat disesalkan.…

JAKARTA DPR telah merencanakan anggaran Pembangunan Gedung senilai Rp. 2,7 triliun secara multiyear. Dalam RAPBN, rencananya akan dimasukkan Rp.700 M. Pertanyaannya, dari alokasi APBN, dana pembangunan sebenarnya diambil dari mana?…

Meski megaproyek pembangunan kompleks parlemen belum disetujui, DPR RI telah menggandeng Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), membuat sayembara desain dengan total hadiah Rp 400 juta. Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran…

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan temuan riset mereka terkait penggunaan pagu anggaran 2014 untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015. Menurut Fitra, sejumlah kerugian akan mendera…

Kebijakan pemerintah Indonesia menempatkan daerah sebagai objek pembangunan dengan diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan yuridis pengembangan otonomi…

Jakarta - Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Yenny Sucipto mengatakan proyek DKI Jakarta bisa terkendala jika memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. Menurut dia,…