Pengelola Website FITRA

Penulis: Misbah Hasan dan Rizqika Arrum Bakti Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran pada 2026, agenda pembangunan berada pada fase yang menentukan karena menjadi kelanjutan langsung dari implementasi RPJMN 2025– 2029,…

Penulis: Misbah Hasan Forum pengarahan kepala daerah se-Tanah Papua yang digelar pemerintah pusat pada (16/12) kembali dipenuhi jargon klasik, percepatan pembangunan, efektivitas Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan komitmen keberpihakan kepada…

Penulis: Misbah Hasan Banjir bandang, longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dalam beberapa bulan terakhir kembali membuka wajah telanjang krisis iklim Indonesia. Ini bukan…

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meminta masyarakat berdonasi Rp1.000 per hari secara sukarela untuk solidaritas sosial, dikritik sejumlah warga dan pakar keuangan daerah karena seakan "melegalkan pungutan…

Presiden Prabowo Subianto akan segera membentuk Badan Penerimaan Negara. Lembaga baru ini digadang-gadang bisa mendongkrak penerimaan negara. Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana…

Alokasi anggaran Kepolisian Negara RI terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Salah satunya adalah untuk kebutuhan alat pengamanan massa. Tren belanja besar oleh aparat ini pun menjadi sorotan, terutama…

JAKARTA, KOMPAS — Lonjakan alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 hingga Rp 525 triliun menimbulkan kekhawatiran. Tanpa rincian yang jelas, alokasi anggaran…

PEMERINTAH menargetkan penerimaan negara dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026 mencapai Rp 3.147,7 triliun. Naik 9,8 persen dibanding penerimaan pada tahun ini yang diprediksi hanya Rp 2.865,5…

Hingga akhir April 2025, tumpukan utang pemerintah Indonesia nyaris menyentuh Rp 9.105 triliun. Angka ini belum diumumkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan karena dokumen APBN Kita periode Januari–Mei 2025 belum…

Kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga April 2025 tercatat sebesar Rp 153,3 triliun, turun 24,59% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 203,3 triliun. Peneliti dari Forum Indonesia…

Belanja pemerintah hingga saat ini belum optimal dalam mendorong permintaan agregat. Perlambatan ekonomi yang terjadi sejak awal tahun kian menekan kinerja penerimaan negara. Di sisi lain, reformasi perpajakan belum menunjukkan…

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina yang diduga merugikan…

Penetapan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai tersangka korupsi terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran besar yang dilakukan pemerintah. Meski secara teknis tidak banyak mengganggu pelaksanaan efisiensi, kasus tersebut bisa…

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengeluarkan instruksi efisiensi anggaran. Fitra merekomendasikan Prabowo mengevaluasi kinerja para menteri dan mempertimbangkan kembali…

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan Indonesia sulit menjadi negara maju pada 2045 mendatang. Hal itu karena pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan angka kemiskinan yang…

Struktur pengeluaran pemerintah daerah (pemda) yang lebih banyak untuk belanja pegawai menjadi pintu masuk potensi penyimpangan pengelolaan anggaran. Karena itu, pola belanja pemda harus segera dibenahi agar lebih efisien dan…

Kondisi pangan di Tanah Air sangat mengkhawatirkan sebab telah lama terjadi pembiaran pangan nasional dikuasai oleh para pedagang yang mengandalkan impor. Petani sebagai prajurit pangan Tanah Air dan tanah sebagai…

Dalam siaran persnya yang diterima desapedia.id pada Sabtu (8/7/2023), Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) memberikan pernyataan sikapnya soal revisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang telah disepakati oleh…

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan penyelesaian kasus stunting di 378 daerah di Indonesia tidak sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kepala BPKP, Muhammad…