Pengelola Website FITRA

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).…

Janji Jokowi soal pertumbuhan ekonomi 7 persen tak pernah tercapai. Kenyataannya dalam 10 tahun terakhir justru stagnan dan ketimpangan kian menganga Presiden Joko Widodo mengawali kepemimpinannya dengan pertumbuhan ekonomi sebesar…

Tampak dari luar, pabrik bernama PT Dwitunggal Bangun Persada ini tampang kosong melompong saat jam siang yang biasanya waktu produktif. Pintu depan pabrik dibiarkan terbuka sedikit dan tak terlihat aktivitas…

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) mengkritik pemerintah yang sudah memasukkan program makan siang gratis Prabowo-Gibran di APBN 2025, padahal Prabowo-Gibran belum resmi dinyatakan menang dalam Pilpres…

Pemerintah resmi menaikkan gaji PNS sebesar 8% pada tahun 2024. Kenaikan gaji PNS 2024 ini berlangsung yang pertama sejak tahun 2019. Artinya kenaikan itu menjadi beban baru terhadap Anggaran Pendapatan…

Politisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) makin gencar disorot. Sejumlah pihak mengkritik netralitas aparatur negara dan dugaan pemanfaatan bantuan sosial atau Bansos untuk kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden…

Publik dinilai berhak untuk mengetahui program-program yang sudah dijalankan pemerintah termasuk perkembangan pembangunan lumbung pangan (food estate). Hal itu penting mengingat dalam beberapa waktu terakhir ancaman akan krisis pangan terus…

Sejumlah pegiat pemilu dan transparansi anggaran mengkritik lonjakan anggaran perlindungan sosial melalui program bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024. Mereka menilai pemerintah sedang menerapkan praktik pork barrel politics atau politik…

Pemerintah diminta mempercepat realisasi belanja negara pada tahun politik 2024 mendatang. Desakan mempercepat belanja negara itu agar memberi kontribusi yang lebih optimal pada pertumbuhan ekonomi. Ekonom dari Center of Reform…

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, mengungkap tiga krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi dan manusia (triple planetary crisis). Ketiga krisis itu adalah perubahan iklim,…

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan ke publik mengenai upaya pembenahan yang dilakukan untuk mengurangi risiko besarnya konflik kepentingan (conflict of interest)…

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap 9 Desember 2023 dwarnai dengan kabar tidak sedap yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Yakni, penetapan tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Badan Anggaran (Banggar) menyarankan pemerintah untuk berhati-hati dalam menjalankan kebijakan bantuan sosial (bansos), terutama dalam situasi menjelang Pemilu 2024. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, di Jakarta, Senin (4/12), mengatakan…

Pemerintah diminta berhati-hati dalam menghitung besaran insentif yang akan diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang bakal pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Musababnya, biaya pemindahan pegawai pelat merah ini…

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA turut menanggapi soal ditetapkannya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Eks Menteri Pertanian Syahrul…

Kasus korupsi beruntun pegawai perpajakan telah meruntuhkan kepercayaan publik. Tertangkap satu, anehnya bisa muncul pula ”seribu” pelaku lainnya. Praktik korupsi itu mengikis rasa percaya masyarakat. Puncak ketidakpercayaan itu menyusul penangkapan…

MANAJER Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi berpendapat, opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan kementerian/lembaga sementara waktu dapat dihilangkan dari indikator…

Pemerintah kembali mengingatkan para penjabat baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) agar tidak menggunakan pendapatan negara yang telah susah payah dikumpulkan, dibelanjakan dengan membeli barang impor. Para birokrat pun…

Pemerintah perlu mengantisipasi terjadinya gelembung (bubble) pembangunan properti di kota-kota besar di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) yang jauh melebihi kebutuhan. Manajer Riset Seknas…

Eks Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang Den Yealta berjalan sambil terdiam saat meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat…

JAKARTA, KOMPAS — Sejak akhir 2022 sampai saat ini, pemerintah belum juga memberikan kompensasi atau santunan kepada keluarga anak-anak korban gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA karena terkendala birokrasi…

Sejumlah lembaga negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kompak 'teriak' minta tambahan dana…

Ketua Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (Pansus BLBI DPD), Bustami Zainudin, meminta negara tak boleh tunduk dan kalah dengan para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)…

Biang lenyapnya pasal-pasal yang mengatur laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mulai terkuak. Seorang pejabat di lembaga penyelenggara…

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mendorong agar Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa mengusut tuntas praktik korupsi yang melibatkan Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono. Kejagung…

WAKIL Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyebut ada Rp800 triliun APBN Indonesia yang hangus digarong oleh para pemegang otoritas di negeri ini. Angka itu mengacu pada data-data Badan Pemeriksa Keuangan…

JAKARTA, KOMPAS - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengaku belum menerima informasi atau laporan resmi terkait 10 pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang ditetapkan tersangka oleh…

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang menjadi ancaman serius bagi pembangunan ekonomi sebuah negara. Sebab itu, diperlukan kerja sama lintas sektoral untuk mencegah dan memberantasnya. Hal itu disampaikan Auditor Utama Investigasi…

SIKAP flexing hidup mewah keluarga Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto harus mendapatkan sanksi yang tegas. Pasalnya, sikap flexing pejabat tinggi di Riau itu telah mencederai rasa keadilan masyarakat,…

Kebakaran yang kedua kalinya di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat (3/3), mengindikasikan sistem keamanan Pertamina amat buruk, berada di bawah standar…

HARTA kekayaan para pejabat di Kementerian Keuangan masih menjadi sorotan. Bukan lagi semata soal besarnya harta Rafael Alun Trisambodo yang kini sedang diusut sumbernya oleh KPK. Perbincangan publik saat ini…

Gubernur Bank Indonesia (BI) mendatang dihadapkan pada sejumlah tantangan potensial ke depannya. Salah satunya berupaya agar devisa hasil ekspor (DHE) tidak parkir di luar negeri sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.…

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai hasil akumulasi harta kekayaan senilai Rp56 miliar merupakan angka yang sangat fantastis bagi pejabat selevel eselon III di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian…

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) diminta agar lebih fokus mengeksekusi hak tagih kepada para obligor dan debitor yang telah mengemplang puluhan tahun.…

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai tersedotnya anggaran penanggulangan kemiskinan untuk hal-hal yang tak mendesak seperti rapat dan studi banding merupakan persoalan klasik. Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan…

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menyampaikan agenda ekonomi hijau menjadi penting karena terjadi penurunan kualitas lingkungan baik akibat perubahan iklim atau aktivitas eksploitasi Sumber Daya…

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menolak wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) 9 tahun dan dapat dipilih kembali selama dua periode. Pasalnya, tuntutan itu belum ada landasan filosofis,…

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp1,87 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut bagi 106 Anggota DPRD DKI Jakarta dalam APBD 2023. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gunardi Ridwan…

Liberalisasi pangan membuka peluang terjadi pasar monopoli dan oligopoli. Karena itu, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus diperkuat untuk meminimalisir munculnya persaingan pasar yang tidak sehat. Penguatan kewenangan KPPU…

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah terbukti beberapa kali menjadi penyelamat perekonomian nasional, terutama di masa krisis. Namun perhatian terhadap pembiayaan UMKM selama ini belum maksimal karena terlalu banyak…

Pemerintah mengklaim bahwa pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PT PANN (Persero) sebesar Rp3,8 triliun dibatalkan. Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis…

JAKARTA - Rencana pemerintah menaikkan tarif kereta rel listrik (KRL) komuter, yang sudah dikaji sejak awal tahun ini, berakhir antiklimaks setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan tidak akan ada…

Kondisi perlambatan perdagangan global yang sedang berlangsung saat ini diperkirakan akan semakin memburuk pada 2023 mendatang. Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) baru-baru ini menyatakan proyeksi kondisi makin memburuk…

https://www.youtube.com/embed/1itzXQ9niSs Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme Swakelola tipe 3, Transparansi Anggaran (FITRA) menggelar Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Implementasi Pengadaan Barang Jasa. Ini dilakukan karna sangat penting diketahui masyarakat…

https://www.youtube.com/embed/abRuAZmSijg Nilai kekayaan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam sepekan terakhir menjadi sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengamat menilai, baik Pemerintah Provinsi DKI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi perlu lebih meningkatkan…

Peneliti Forum Indonesia Transparasi Anggaran (FITRA) Gunardi Ridwan menanggapi temuan harta kekayaan pejabat eselon II di Pemprov DKI Jakarta mencapai di atas Rp 20 miliar. Gunadi mengatakan harta kekayaan pejabat…

Pemerintah Indonesia gencar mempromosikan konsep ekonomi hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024). "Program ekonomi hijau yang diwujudkan dalam program pembangunan rendah karbon Indonesia mencoba mengidentifikasi kebijakan pembangunan…

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta berkomitmen mengendalikan harga dan ketersediaan stok pangan menjelang Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru). "Kami menyiapkan beberapa langkah antisipasi untuk menjaga…

Pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengatakan masih banyak pekerjaan rumah dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Salah satunya dari kepastian hukum karena ini bersifat mutlak dan sangat…