Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Dua sistem dalam kamar berbeda masih mewarnai perencanaan dan penganggaran nasional maupun daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional diatur oleh Undang - Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan…

Open Budget Survey 2019

Keputusan anggaran pemerintah - pajak apa yang harus dipungut, layanan apa yang harus disediakan, dan berapa banyak utang yang harus diambil - akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyatnya, termasuk kesejahteraan kelompok…

Policy Brief Akuntabilitas Penanganan Pandemi COVID-19

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19, yang terdiri dari NGO terkemuka seperti Forum Indonesia untuk Transaparansi Anggaran (FITRA), Indonesian Coruption Watch (ICW), Transparansi International Indonesia (TII), Indonesia Budget Center…

APBN KONSTITUSIONAL

APBN Kontitusional Adalah APBN yang struktur dan proses penyusunanya dilakukan dengan berpedoman pada jumlah prinsip atau asas yang di rumuskan berdasarkan amanat UUD1945. Politik Anggaran harus dimaknai sebagai keberpihakan kebijakan…

JAMKESMAS DAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Selapas 2004, program jaminan kesehatan telah banyak diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Penyelenggara Program jaminan kesehatan ini di tujukan untuk mengatasi ketidak mampuan masarakat (khususnya masarakat miskin) dalam membayar…

Inovasi Demokratisasi Penganggaran Daerah

Anggaran merupakan salah satu kunci yang mempengaruhi proses pembangunan nasional di Indonesia. Tak dapat dipungkiri pula, bahwa anggaran memegang peran yang sangat penting sehingga diperlukan keseriusan dan kerja keras yang…

Participatory Budgeting

Participatory budgeting (PB) Adalah Proses pembahasan dan pengambilan keputusan yang demokratis, dimana masarakat biasa dari sebuah kota dapat ikut menentukan pembagian alokasi dari Anggaran yang berkaitan dengan kota mereka .…

Merebut Hak Rakyat atas Akses informasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan negara, uang menjadi tolok ukur berjalan atau tidaknya suatu pemerintah. Tapi harus diakui, sekalipun uang bukanlah satu-satunya cara bagaimana menjalankan roda pemerintahaan. lebih penting lagi diperlukan mekanisme yang…

RAPBN 2013 Rasa Pencitraan

Pada Tanggal 16 Agustus 2012 Presiden Republik Indonesi, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2013 kepada DPR RI. secar Umum, NK RAPBN 2013 berisikan beberapa hal sebagai berikut. 1.…

Merata Batavia Pro Rakyat Miskin

Proses pentingnya desentralisasi yang dimplementasikan sejak tahun 1999 telah menghasilkan perubahan landscape administrasi publik pemerintah indonesia. Proses pendelegasian wewenang dan tangung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan tugas…

Komik Melek Anggaran ‘Pak Bujet’

Kata Pengantar Selama ini terdapat pandangan yang menjadi penyebab literasi anggaran pubilc masih rendah di indonesia. Pandangan yang beredar di masarakat, berbicara atau mengkritisi anggaran adalah wilayah para pakar ekonomi…

Budget Brief Indeks Keterbukaan Badan Publik

  Pasal 9 UU KIP mengamanatkan Badan Publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala. Termasuk dalam kategori informasi ini adalah informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan dan…
<!--:id-->OBI 2012 INDEKS KETERBUKAAN ANGGARAN <!--:-->

OBI 2012 INDEKS KETERBUKAAN ANGGARAN

Index Keterbukaan Anggaran Survey keterbukaan Anggaran ini menilai apakah pemerintah pusat di setiap negara yang  disurvey membuat delapan dokumen kunci anggaran yang disediakan kepada publik dan juga data tersebut berisi…

Modul Advokasi Anggaran Berbasis Ormas Islam

Untuk membangun gerakan yang mendorong terwujudnya transparansi dan lahirnya partispasi masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran tidak mesti dilakukan oleg kalangan NGO. Masih banyak elemen di negara ini yang…

Membangun Gerakan Pro Poor Budget

Uchok Sky Khadafi dan Yenny Sucipto memang sudah tidak diragukan lagi tulisannya. Keduanya cukup produktif melahirkan tulisan-tulisan bertema advokasi anggaran. Kalangan NGO, sepertinya sudah mengenal baik dua orang ini. Dalam…
<!--:id-->Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat Daerah<!--:-->

Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat Daerah

Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan mendekatkan pelayanan publik di daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan konsekuensi dari desentralisasi penyerahan urusan pusat dan daerah. Prinsip…