Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
Dua sistem dalam kamar berbeda masih mewarnai perencanaan dan penganggaran nasional maupun daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional diatur oleh Undang - Undang No 25 Tahun 2004...
Laporan Riset Implementasi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Perencanaan dan penganggaran pembangunan adalah dua proses yang tak terpisahkan. Perencanaan dan penganggaran pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah merupakan sebuah proses yang panjang melalui lima...
Open Budget Survey 2019
Keputusan anggaran pemerintah - pajak apa yang harus dipungut, layanan apa yang harus disediakan, dan berapa banyak utang yang harus diambil - akan berpengaruh terhadap...
Policy Brief Akuntabilitas Penanganan Pandemi COVID-19
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19, yang terdiri dari NGO terkemuka seperti Forum Indonesia untuk Transaparansi Anggaran (FITRA), Indonesian Coruption Watch (ICW), Transparansi International...
Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia dapat ditemukan di Toko Buku Gramedia seharga Rp. 80.000,-
APBN KONSTITUSIONAL
APBN Kontitusional Adalah APBN yang struktur dan proses penyusunanya dilakukan dengan berpedoman pada jumlah prinsip atau asas yang di rumuskan berdasarkan amanat UUD1945. Politik Anggaran...
MENGUKUR KOMITMEN: Analisis kebijakan Perencanaan dan Anggaran Nasional terhadapan pengelolaan hutan dan Lahan di Indonesia
Salam Transparansi, Anggaran Adalah Sebuah instrumen Strategis melakukan penilaiyan terhadap kualiatas dari suwatu komitmen kebijakan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. kebijakan anggaran...
MEMBONGKAR HARTA DAERAH : Analisis kebijakan Anggaran Daerah Pengelolaan Hutan dan Lahan Di 2 Provinsi dan 6 Kabupaten di indonesia
Desentralisasi menghasilkan tantangan baru bagi pengelolaan sumber daya alam dan linkungan di daerah. Desentralisasi menhasilkan kapasitas pemimpin daerah yang beragam dengan segala bentuk kepentinganganya dalam...
ADVOKASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) BAGI MASYARAKAT SIPIL
SalamTransparansi... Pengarusutamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender...
JAMKESMAS DAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
Selapas 2004, program jaminan kesehatan telah banyak diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Penyelenggara Program jaminan kesehatan ini di tujukan untuk mengatasi ketidak mampuan masarakat...
The AustraliaIndonesia Partnership for ProPoor Policy – The Knowledge Sector Initiative
Introduction to the Review The Australia‐Indonesia Partnership for Pro‐Poor Policy – The Knowledge Sector Initiative is a new 15‐year program aimed at increasing the quality...
Inovasi Demokratisasi Penganggaran Daerah
Anggaran merupakan salah satu kunci yang mempengaruhi proses pembangunan nasional di Indonesia. Tak dapat dipungkiri pula, bahwa anggaran memegang peran yang sangat penting sehingga diperlukan...
Participatory Budgeting
Participatory budgeting (PB) Adalah Proses pembahasan dan pengambilan keputusan yang demokratis, dimana masarakat biasa dari sebuah kota dapat ikut menentukan pembagian alokasi dari Anggaran yang...
Merebut Hak Rakyat atas Akses informasi Anggaran
Dalam penyelenggaraan negara, uang menjadi tolok ukur berjalan atau tidaknya suatu pemerintah. Tapi harus diakui, sekalipun uang bukanlah satu-satunya cara bagaimana menjalankan roda pemerintahaan. lebih...
Budgetary Reform in IndonesiaReformasi Penganggaran Di Indonesia
Sebagian salah satu instrumen ekonomi yang penting, anggaran memiliki peran utama untuk menyejahterakan rakyat. Tata kelola anggaran yang baik menentukan arah kebijakan anggaran dalam mencapai...
RAPBN 2013 Rasa Pencitraan
Pada Tanggal 16 Agustus 2012 Presiden Republik Indonesi, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2013 kepada DPR RI. secar Umum, NK RAPBN 2013 berisikan...
Panduan Pengelolaan “Budget Resource Centre” Pusat Pengetahuaan Anggaran
Keterbukaan Informasi merupakan fenomena Global yang telah dikenal hampir di seluruh Negara, termasuk Indonesia. Hal itu tertuang dalam pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa...
Merata Batavia Pro Rakyat Miskin
Proses pentingnya desentralisasi yang dimplementasikan sejak tahun 1999 telah menghasilkan perubahan landscape administrasi publik pemerintah indonesia. Proses pendelegasian wewenang dan tangung jawab dari pemerintah pusat...
Komik Melek Anggaran ‘Pak Bujet’
Kata Pengantar Selama ini terdapat pandangan yang menjadi penyebab literasi anggaran pubilc masih rendah di indonesia. Pandangan yang beredar di masarakat, berbicara atau mengkritisi anggaran...
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara ” ALTERNATIF”
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISIKAL APBN ALTERNATIF 2013 Pemerintah Telah Mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 (RAPBN 2013) Sebagai Salah satu...
Vitamin Anggaran Mengandung Suplemen Khusus Bagi Wakil Rakyat Yang Peduli Rakyat
Asumsi ekonomi makro yang digunakan belum mencerminkan realitas sosial di masyarakat Seharusnya indikator asumsi ekonomi makro perlu mencantumkan indikator target penurunan angka kemiskinan, tingkat...
Budget Brief Indeks Keterbukaan Badan Publik
Pasal 9 UU KIP mengamanatkan Badan Publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala. Termasuk dalam kategori informasi ini adalah informasi yang berkaitan...
OBI 2012 INDEKS KETERBUKAAN ANGGARAN
Index Keterbukaan Anggaran Survey keterbukaan Anggaran ini menilai apakah pemerintah pusat di setiap negara yang disurvey membuat delapan dokumen kunci anggaran yang disediakan kepada publik...
REPORT ON LOCAL BUDGET MANAGEMENT PERFORMANCE 2011: LOCAL BUDGET INDEX (LBI)Laporan Analisis Anggaran Daerah 2008-2011
Government budgets—both State budgets (APBNs) and local government budgets (APBDs)—are important instruments used by government to determine national and regional development priorities. Indeed, it could...
A Year of Hijacking of Budgets by the Elite, Bypassing Public WelfareEnd of Year Notes and Reflections by Seknas Fitra on Budget Year 2011Catatan Akhir Tahun 2011 : Tahun Pembajakan Anggaran Oleh Elit, Mengabaikan Kesejahteraan Rakyat
Authors: Yuna Farhan Yenny Sucipto Ucok Sky Khadafi Hadi Prayitno Mohammad Maulana Ahmad Taufiq English Translator : Denis Fisher 2011 was a year of budget...
Policy Recommendations on Revision of Regional Fiscal Balance Funding (Dana Perimbangan)Naskah Rekomendasi Kebijakan Revisi Perimbangan Keuangan
Tujuan Otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan mendekatkan pelayanan publik di daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan konsekuensi dari desentralisasi penyerasahan...
Show Me The Money “Budget Advocacy in IndonesiaDimana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia
Advocacy in Indonesia grew out of the anti-corruption movement starting in around 2000—also the year when Indonesia embraced regional autonomy and decentralization. This book seeks...
(Behind the Glitz of the 2010 Budget) Dibalik Pesona Anggaran 2010
At the end of every year, it is important to reflect upon and evaluate the quality of national budget policies. The National Secretariat of the...
MDG’s Budget Evaluation10 Strategi Pencapaian Target MDG’s 2015
Millennium Development Goals (MDG’s) considered as an inclusive approach in fulfilling human rights, its consist of eight Millennium developments namely 1) Eradicate Extreme Poverty and...
Local Budget Performance Study 2009Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah 2009
Anggaran pemerintah (baik APBN maupun APBD) merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk menetapkan prioritas program pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Bahkan bisa dikatakan bahwa...
Menelusuri Kebijakan Anggaran HIV dan AIDS
Sebagai salah satu tujuan target MDGs, Memerangi HIV dan AIDS merupakan Tujuan ke Enam target MDGs yang dikhawatirkan gagal dicapai pada tahun 2015. Target MDGs...
Mengawali Gerakan Gender Budget di Bumi Mandar
Polman dalam Catatan Sejarah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) adalah salah satu di antara 5 (lima) Kabupaten yang berada di Afdeling Mandar yang terbagi ke dalam...
Politik Anggaran KPU/D: Hasil Studi Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa di KPU/D
Menjelang tahun 2009 KPU dan KPUD mulai merencanakan biaya yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Tetapi dengan bekaca pada pemilu di 2004, ditemukan...
Menuju Perubahan Kebijakan Anggaran Responsif Gender: Studi Dampak Advokasi Gender Budget di Polewali Mandar dan Kota Palu
Anggaran diakui sebagai salah satu instrumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik laki-laki maupun perempuan dan tanpa terkecuali. Namun demikian, eksistensi anggaran tersebut belum sepenuhnya...
Modul Advokasi Anggaran Berbasis Ormas Islam
Untuk membangun gerakan yang mendorong terwujudnya transparansi dan lahirnya partispasi masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran tidak mesti dilakukan oleg kalangan NGO. Masih banyak...
Membangun Gerakan Pro Poor Budget
Uchok Sky Khadafi dan Yenny Sucipto memang sudah tidak diragukan lagi tulisannya. Keduanya cukup produktif melahirkan tulisan-tulisan bertema advokasi anggaran. Kalangan NGO, sepertinya sudah mengenal...
10 Facts About Freedom of Access to Budgetary Information10 fakta keterbukaan informasi anggaran
The emergence of an understanding of the importance of principles of good governance in the mid-1990s has had a quite significant impact on the evolution...
Local Budget Study 2010Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah 2010
This report on Local Budget Management Performance (KIPAD) in 2010 is a continuation of research undertaken last year on the same broad issues. The study...
Local Budget Performance Study 2011Laporan Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah 2011
Government budgets—both State budgets (APBNs) and local government budgets (APBDs)—are important instruments used by government to determine national and regional development priorities. Indeed, it could...
Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat Daerah
Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan mendekatkan pelayanan publik di daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan konsekuensi dari desentralisasi penyerahan...